KNPB News

a. Memaknai Parlemen Nasional

Parlemen atau Dewan biasanya diistilahkan sebagai lembaga perwakilan atau representatif rakyat. Sedangkan penyebutan nasional adalah bangsa yang menyangkut rakyat dan wilayah. Dewan Nasional adalah suatu badan perwakilan dari sebuah bangsa. Maka Dewan Nasional Papua Barat bisa dimaknai sebagai sebuah badan representarif dari rakyat Papua Barat yang teridiri dari dan mewakili suku-suku, dan seluruh komponen dan kelompok perjuangan baik di tingkat pertahanan militer, sipil dan diplomat internasional yang memiliki tujuan bersama untuk pembebasan nasional Papua Barat.

Istilah Dewan Nasional bukanlah nama yang baku karena nama “Dewan Nasional” belum dilahirkan dalam keputusan rakyat yang formal. Saat ini, pembentukan Dewan Rakyat di seluruh wilayah Papua Barat dilakukan dengan naman “Parlemen Rakyat Daerah” (PRD). Namuan demikian, apapun namanya bisa beruba sepanjang nama atau istilah yang dipergunakan tidak keluar dari makna pentingnya sebuah dewan sebagai alat legislasi juga sebagai representatif rakyat dalam perjuangannya.

b. Dewan Nasional Sebagai Sebuah Kebutuhan

Ditengah banyaknya gerakan pembebasan yang lahir secara sporadis dalam perjuangan pembebasan nasional Papua Barat, sampai saat ini belum ada alat legal (resmi) yang menjadi representasi perjuangan rakyat Papua Barat. Disatu sisi, rakyat Papua Barat belum terorganisir dan terwakili secara legal dalam perjuangan. Kondisi ini justru membuat penjajahan bertumbu subur secara struktural dan sistematis di Papua Barat. Rakyat Papua Barat masih bingung akibat belum jelasnya alat representasi yang dipilih, diangkat serta dipercayai secara resmi oleh rakyat Papua Barat sendiri.

Dewan sebagai alat representasi rakyat adalah suatu upaya mutlak yang harus dilahirkan oleh rakyat. Rakyat harus memilih dan mempercayai wakil-wakil perjuangan dari wilayah basisnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena rakyatlah yang sangat tahu siapa yang pantas menjadi wakil perjuangannya. Sudah saatnya perjuangan Papua Barat dilakukan secara bertanggung jawab oleh wakil-wakil rakyat, agar tidak ada lagi klaim-klaim organ atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat Papua Barat untuk kepentingannya.

Mencuatnya berbagai resolusi politik sepihak yang mengatasnamakan rakyat Papua Barat adalah sesungguhnya tidak resmi dan bukan merupakan keinginan dan tuntutan murni rakyat Papua Barat, karena sejauh ini tidak ada metode penjaringan aspirasi rakyat, baik secara langsung dan demokratis maupun melalui alat representatif yang legal. Dewan-Dewan Rakyat Papua Barat yang dilahirkan oleh rakyat masing-masing wilayah itulah yang merupakan alat pengambilan keputusan rakyat yang legal, karena keputusannya adalah keputusan rakyat yang memilih dan mempercayai mereka sebagai wakil-wakil perjuangannya.

Dengan demikian, upaya berbagai kelompok untuk melakukan dialog, perundingan, referendum atau pembentukan pemerintahan Papua adalah sesuatu yang tidak dilahirkan oleh rakyat dan merupakan ilegal karena bukan merupakan kesepakatan alat representatif rakyat tadi. Apapuan keputusan yang mempertaruhkan atau mengatasnamakan rakyat Papua Barat HARUS dan MUTLAK dilahirkan secara resmi oleh alat resmi rakyat yang disebut Dewan Rakyat.

c. Tahapan Membentuk Dewan Nasional

- Menentukan Wilayah Pemilihan Dewan Rakyat
- Menetapkan Kriteria anggota Dewan Rakyat
- Pemilihan Dewan Rakyat di Masing-masing Wilayah
- Kongres Dewan Nasional Papua Barat